Prof Dr KH. Sutan Nasomal: Demo Kades Di Istana Bukti Menteri Harus Dievaluasi Bahkan Jika Perlu Dicopot
Jakarta RBN-Prof Dr KH. Sutan Nasomal SH., MH., Pakar Hukum Internasional dan Ekonom Nasional, menyatakan bahwa aksi demonstrasi ribuan kepala desa (kades) di kawasan Istana Negara dan Monas pada Senin (8/12/2025) merupakan bukti nyata bahwa kebijakan kementerian harus mendapat evaluasi serius. Bahkan ia menilai, bila perlu pejabat yang mengeluarkan kebijakan memberatkan desa harus dicopot.
"Mosok peraturan memberatkan rakyat dan menyulitkan aparat desa dibiarkan begitu saja? Jangan sampai kejadian demo ini dianggap pamungkas penyelesaian masalah. Saya yakin Presiden Prabowo Subianto tidak menginginkan itu," ujar Sutan Nasomal dalam wawancara bersama pimpinan redaksi media nasional di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Jakarta (11/12/2025).
Ia menegaskan agar kementerian tidak membuat regulasi yang justru menghambat kerja para kepala desa. Menurutnya, pemerintah seharusnya mendukung desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional.
Demo Besar Apdesi Berbuah Manis PMK 81/2025 Dicabut dalam Hitungan Jam Aksi damai ribuan kades dan perangkat desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) berhasil menghasilkan keputusan strategis pemerintah dalam waktu singkat.
Melalui Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro, Presiden RI menyetujui tiga poin utama tuntutan massa aksi:
1. Dana Desa (DD) Tahap II Tahun 2025 cair 100% paling lambat 19 Desember 2025
2. Pembatalan PMK Nomor 81 Tahun 2025 dan kembali pada ketentuan sebelumnya
3. Pemerintah segera menerbitkan PP turunan UU Desa Nomor 3 Tahun 2024
Keputusan itu dinilai sebagai kemenangan besar bagi 75.000 lebih desa di Indonesia.Pengorbanan Kades dan Kritik Tajam untuk Kementerian, Sutan Nasomal menilai keberangkatan ribuan kades ke Jakarta menggunakan biaya pribadi menunjukkan bahwa aksi tersebut bukan sekadar protes, tetapi bentuk kekecewaan besar atas kebijakan yang dianggap merugikan desa.
"Jika para menteri enggan turun langsung melihat kondisi riil di desa, jangan malah mempersulit kepala desa dengan kebijakan yang tak berpijak pada fakta lapangan," tegasnya.
Ribuan peserta aksi datang dari berbagai provinsi, mulai dari Riau, Sumatera Selatan, Banten, Lampung, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan wilayah lainnya. Aksi berlangsung damai di bawah komando DPP Apdesi yang diketuai Surta Wijaya.
Usulan Penambahan Dana Desa 20% D alam pernyataannya, Sutan Nasomal juga meminta agar Dana Desa ditingkatkan 20% guna mempercepat pemerataan pembangunan. Ia menyebut masih banyak jalan desa yang belum layak dan pembangunan tertunda akibat keterbatasan anggaran.
Ketua Umum DPP Apdesi Surta Wijaya mengapresiasi sikap pemerintah yang cepat merespons aspirasi desa.
"Kemenangan ini untuk ratusan juta warga desa Indonesia," katanya.
Editor : Dewi Sari.
Narasumber:
Prof Dr KH. Sutan Nasomal SH., MH.
Pakar Hukum Internasional – Ekonom Nasional
Presiden Partai Oposisi Merdeka
Jenderal Kompii –
Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus
Ketua Umum Yayasan Brigip
