Prof Dr KH Sutan Nasomal: "Pajak Jadi Teror Di Usia 80 Tahun Indonesia, Presiden RI Jangan Tutup Mata! Kasus Pati Harus Jadi Pelajaran Nasional"
RWN.CO.ID-Jakarta, 16 Agustus 2025 – Kasus viral perlawanan rakyat di Kabupaten Pati akibat kebijakan pajak yang dianggap sewenang-wenang menjadi perhatian serius Prof Dr KH Sutan Nasomal SH MH, Pakar Hukum Pidana Internasional sekaligus ekonom. Menurutnya, peristiwa itu adalah potret nyata terjadinya benturan antara rakyat dan pemerintah yang arogan, dan sangat berbahaya bila dibiarkan menjalar ke daerah lain.
“Ini harus menjadi alarm nasional. Jangan sampai kegaduhan serupa mewabah ke seluruh provinsi, kota, dan kabupaten di Indonesia,Pajak Naik Gila-Gilaan = Teror untuk Rakyat," tegas Prof Sutan saat menjawab pertanyaan para pemimpin redaksi media cetak maupun online dalam negeri dan luar negeri di markas pusat Partai Oposisi Merdeka, Jakarta.
Prof Sutan menilai kenaikan pajak, terutama PBB-P2, telah menjadi teror bagi masyarakat luas. Menurutnya, mustahil seorang kepala daerah berani menaikkan nilai pajak tanpa restu atau instruksi dari pemerintah pusat.
“Dalam sejarah Nusantara, baik era kerajaan maupun kolonial Belanda, pajak tidak pernah lebih dari 10–15%. Bila ada pungutan lebih, itu ulah oknum korup. Kini pajak dinaikkan ratusan hingga ribuan persen. Itu gila-gilaan, menindas rakyat di usia 80 tahun kemerdekaan Indonesia,” ujarnya dengan nada prihatin.
*Desakan Kepada Presiden Prabowo*
Prof Sutan mendesak Presiden RI Jenderal Haji Prabowo Subiyanto segera membatalkan kenaikan pajak yang tidak manusiawi ini.
“Rakyat menunggu suara Presiden dari Istana Negara. Saya yakin keputusan ngawur ini bukan dari Presiden. Ini ulah oknum sakit jiwa di jajaran pemerintah. Presiden harus berani menindak para menteri dan kepala daerah yang arogan, atau rakyat akan kehilangan kepercayaan pada negara,” tegasnya.
Ia mengingatkan, alasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak bisa dijadikan legitimasi untuk menindas rakyat. Kepala daerah yang cerdas seharusnya mampu menggali potensi sumber daya alam, investasi, dan pembangunan ekonomi – bukan memeras rakyat dengan pajak.Bahaya Pecah Belah Bangsa.Prof Sutan menegaskan, bila pemerintah terus mengabaikan jeritan rakyat, risiko perpecahan bangsa sangat besar.
“Indonesia bisa kuat bila pemerintah melindungi rakyat. Tapi bila arogansi pajak ini dibiarkan, jangan salahkan bila bangsa terancam pecah dan muncul perlawanan rakyat. Presiden harus waspada, jangan sampai praktik penjajahan dan pemerasan atas nama pajak terulang di negeri merdeka ini,” tandasnya.
Narasumber:
Prof Dr KH Sutan Nasomal SH MH
Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Jenderal Kompii, dan Pimpinan Ponpes Ass-Saqwa Plus Jakarta
???? 0811-841-920.
Tim
