Peringatan 30 Tahun Kudatuli, PDIP Gelar Teatrikal Dan Ruwatan Kebangsa'an
JKT || RBN.CO.ID – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menggelar pementasan teatrikal dan upacara ruwatan kebangsa'an untuk memperingati 30 tahun Peristiwa Kudatuli (Kerusuhan 27 Juli 1996), Minggu (26/7/2026), di halaman Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat.
Peringatan tersebut menjadi momentum refleksi atas salah satu peristiwa penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Kudatuli merujuk pada penyerbuan Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 27 Juli 1996 yang saat itu dipenuhi pendukung Ketua Umum PDI Megawati Soekarnoputri. Peristiwa tersebut menimbulkan korban jiwa dan dikenang sebagai salah satu tonggak menuju era Reformasi.
Acara diawali dengan Teatrikal Rekonstruksi Kudatuli yang dipentaskan oleh Teater Gates. Melalui adegan-adegan dramatik, para aktor menggambarkan suasana mencekam saat kantor PDI diserbu, lengkap dengan simulasi bentrokan, teriakan, dan perjuangan para pendukung yang mempertahankan kantor partai.
Sejumlah tokoh hadir menyaksikan pementasan tersebut, di antaranya Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, tokoh senior Sidarto Danusubroto, mantan jurnalis sekaligus saksi mata Kudatuli Widiarsi Agustina, Ganjar Pranowo, Ribka Tjiptaning, Adian Napitupulu, Yoseph Aryo Adhi Dharmo, Rudianto Tjen, serta sejumlah tokoh prodemokrasi. Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengikuti acara secara virtual.
Suasana haru menyelimuti jalannya pertunjukan. Hasto Kristiyanto tampak beberapa kali menitikkan air mata saat menyaksikan rekonstruksi tragedi yang terjadi tiga dekade lalu.
Kepala Badan Sejarah Indonesia DPP PDIP Bonnie Triyana mengatakan, Kudatuli merupakan titik balik penting dalam sejarah demokrasi Indonesia.
"Waktu boleh berjalan, tetapi luka sejarah tidak pernah benar-benar hilang selama keadilan belum sepenuhnya ditegakkan," ujar Bonnie.
Menurut Bonnie, penyelenggaraan teatrikal bukan bertujuan menghidupkan kembali kepedihan masa lalu, melainkan sebagai ikhtiar moral untuk menjaga ingatan kolektif bangsa.
" Teatrikal ini bukan sekadar seni, melainkan upaya menghadirkan kembali masa ketika kekerasan digunakan terhadap oposisi. Seni membantu kita merasakan apa yang tidak terungkap oleh dokumen," katanya.
Ia berharap peringatan tersebut menjadi penguat bagi keluarga korban sekaligus pengingat bahwa sejarah harus dijadikan pelajaran agar peristiwa serupa tidak terulang.
Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai Kudatuli merupakan salah satu wajah otoritarianisme pada masa Orde Baru yang harus dijadikan pembelajaran bagi kehidupan demokrasi.
"Marilah kita bergandengan tangan dan terus memegang harapan. Kudatuli dan berbagai wajah otoritarianisme yang melanda pada masa Orde Baru, meskipun pengaruhnya tidak memudar sampai hari ini dan bahkan muncul kembali, harus dihadapi dengan empat prinsip yang digambarkan oleh Ibu Mega, yakni keyakinan, keteguhan, keberanian, dan kesabaran yang bersatu menjadi kebenaran, Satyam Eva Jayate," ujar Hasto.
Usai pementasan, acara dilanjutkan dengan Ruwatan Kebangsaan yang dipimpin masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang, Banten Kidul. Prosesi tersebut menjadi simbol pembersihan batin, penghormatan terhadap para korban, serta doa bersama bagi mereka yang gugur dalam peristiwa Kudatuli.
Rangkaian kegiatan kemudian ditutup dengan pertunjukan seni tradisional Ngarengkong dari Kasepuhan Cilebang serta pembacaan puisi berjudul "Melawan dan Berjuang" oleh seniman Butet Kartaredjasa yang kembali menghadirkan suasana emosional di tengah para peserta.
Peristiwa Kudatuli bermula dari konflik internal PDI setelah Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Ketua Umum PDI melalui Kongres Luar Biasa Surabaya pada 1993. Dualisme kepemimpinan muncul setelah Kongres Medan tahun 1996 menetapkan Soerjadi sebagai ketua umum yang diakui pemerintah saat itu.
Pada 27 Juli 1996, massa pendukung kubu Soerjadi menyerbu Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro yang dipertahankan pendukung Megawati. Bentrokan kemudian meluas ke sejumlah wilayah di Jakarta hingga aparat keamanan diterjunkan untuk mengendalikan situasi.
Bagi PDI Perjuangan, Kudatuli dikenang sebagai salah satu tonggak perjuangan melawan rezim Orde Baru sekaligus peristiwa yang memperkuat gelombang Reformasi 1998 dan perjalanan demokrasi di Indonesia.
(Supriadi)
